Garuda Resmikan Kantor Penjualan Baru di Alam Sutera

Maskapai Garuda Indonesia pada hari Rabu (3/10/2012) ini meresmikan kantor baru penjualan atau ticketing office di Living World, Alam Sutera, Tangerang Selatan. Kantor penjualan ini merupakan kantor penjualan Garuda Indonesia ke-17 di Jabodetabek. Peresmian pembukaan kantor penjualan di Living World dilaksanakan secara simbolis oleh Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany bersama-sama dengan Direktur Pemasaran dan Penjualan Garuda Indonesia, Elisa Lumbantoruan. Walikota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany menyambut baik pembukaan kantor Garuda Indonesia di Tangerang Selatan tersebut.

"Dengan dibukanya kantor penjualan Garuda Indonesia di Living World ini, kiranya masyarakat Tangerang Selatan akan mendapat kemudahan dalam reservasi dan pembelian tiket Garuda Indonesia", ujar Airin Rachmi Riany. Elisa Lumbantoruan mengatakan,  pembukaan kantor penjualan di Living World  merupakan wujud komitmen Garuda untuk senantiasa meningkatkan pelayanan kepada para pengguna jasa.

"Tangerang Selatan merupakan salah satu daerah yang berkembang pesat di kawasan Tangerang. Hal ini terbukti dari banyaknya kawasan perumahan dan perkantoran di daerah sekitarnya. Kiranya kantor penjualan di Living World ini dapat menjangkau para pengguna jasa di wilayah Alam Sutera, Serpong, BSD dan sekitarnya serta memberikan lebih banyak alternatif kemudahan bagi para pelanggan untuk melakukan penerbangan dengan Garuda Indonesia.", ujar Elisa Lumbantoruan. Sebelumnya Garuda Indonesia telah membuka kantor penjualan dan gerai di daerah Tangerang yaitu Tangerang City dan kota Serang.

by kompas.com

READ MORE - Garuda Resmikan Kantor Penjualan Baru di Alam Sutera

Tunggu Jadwal Presiden, Groundbreaking Kalibaru Molor

Prosesi pemancangan tiang pertama (groundbreaking) Terminal Peti Kemas Kalibaru di Pelabuhan Tanjung Priok mundur dari rencana semula awal Oktober ini. Alasannya, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II sebagai pemegang konsesi pembangunan proyek masih menunggu jadwal Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Menurut rencana, Presiden SBY akan meresmikan groundbreaking Terminal Kalibaru tersebut. Hal ini sama seperti PT Angkasa Pura II yang melakukan groundbreaking perluasan Terminal 3 bandara Soekarno Hatta beberapa waktu lalu yang juga dilakukan oleh SBY.

"Kami optimis pak SBY bisa meresmikan groundbreaking Kalibaru minggu depan. Ini terpaksa mundur karena menunggu jadwal presiden yang masih pergi ke luar negeri," kata Direktur Komersial Pelindo II Rima Novianti saat ramah tamah dengan media di XXI Lounge Plaza Senayan Jakarta, Selasa  (2/10/2012) malam.

Sekadar catatan, pembangunan proyek Terminal Kalibaru ini merupakan bagian dari pembangunan megaproyek Pelindo II dengan total investasi 4 miliar dollar AS atau Rp 38,26 triliun. Dengan adanya pembangunan terminal peti kemas ini, maka penumpukan kontainer di Tanjung Priok bisa teratasi.

Pembangunan Terminal Kalibaru ini akan dilakukan dalam dua tahap. Proyek ini dijadwalkan akan selesai secara keseluruhan pada 2023. Pada tahap pertama akan dibangun tiga terminal kontainer serta dua terminal bahan bakar dan gas, dengan kapasitas 9 ton pertahun. Tahap pertama terminal ini juga bisa menambung hingga 4,6 juta TEUs.

Sekadar informasi, Menteri Perhubungan EE Mangindaan berharap agar Presiden SBY juga bisa meresmikan groundbreaking terminal Kalibaru tersebut. Meski molor dari rencana semula pada awal Oktober ini, Mangindaan pun menganggap hal tersebut merupakan hal wajar karena harus menyesuaikan dengan jadwal presiden.

"Sama seperti groundbreaking pengembangan Bandara Soekarno-Hatta pada Agustus yang dihadiri Presiden, pemancangan batu pertama Terminal Kalibaru juga harus dihadiri Presiden karena ini pintu gerbang menuju Indonesia," kata Mangindaan. 

by kompas.com

READ MORE - Tunggu Jadwal Presiden, Groundbreaking Kalibaru Molor

Bakrie, Samin Tan, dan Rothschild

Prahara menerpa Bumi Plc. Perusahaan hasil kongsi dua konglomerasi, keluarga Bakrie dan Nathaniel Rothschild, ini membentuk tim independen untuk menyelidiki keganjilan laporan keuangan dalam anak usahanya. Apa yang terjadi?

Bukanlah hal lazim, suatu perusahaan menggelar rapat direksi pada dini hari. Namun, para petinggi Bumi Plc. memutuskan melakukan hal itu. Sekitar pukul
4.00 dini hari, Senin (24/9/2012), di negeri Ratu Elizabeth, mereka menggelar conference call. Maklum, para pengambil keputusan di perusahaan ini tengah berada di beberapa belahan Bumi yang berbeda.

Menurut sumber KONTAN, sekitar delapan pengambil keputusan di Bumi Plc. berpartisipasi dalam conference call tersebut. Selain mereka, hadir pula seorang penasihat hukum.

Apa masalah yang begitu penting dan mendesak yang memaksa rapat pada dini hari tersebut? Tak lain, menyangkut keberadaan dokumen yang sampai ke direksi Bumi Plc. Dokumen yang disebut-sebut berasal dari whistle blower tersebut konon menuding adanya keganjilan laporan keuangan alias financial irregularities di PT Bumi Resources Tbk, anak usaha Bumi Plc di Indonesia.

Samin Tan, Chairman Bumi Plc saat ditemui KONTAN, Jumat pekan lalu (28/9/2012), membenarkan adanya pembahasan tersebut. Ia pun mengaku turut serta dalam conference call tersebut. Samin menyatakan,  pembicaraan tersebut berlangsung singkat. Intinya, direksi memutuskan untuk mengeluarkan pengumuman bahwa Bumi Plc. akan membentuk tim investigasi berkaitan dengan tuduhan penyimpangan pelaporan keuangan yang terjadi  di Bumi Resources.

Sayang, Samin Tan tidak bersedia merinci isi pertemuan tersebut. Ia hanya menyatakan, tudingan dari whistle blower tersebut sebenarnya isu lama yang pernah merebak sekitar setahun silam. Toh, direksi mengambil keputusan untuk mengeluarkan pengumuman pada pukul 07.00 waktu London tentang pembentukan tim investigasi independen. “Itu keputusan direksi berdasarkan saran dari lawyer, bukan  dari saya saja. Saya justru sempat meminta penundaan waktu agar pembahasannya bisa lebih jelas,” terang Samin.

Dan, seperti telah banyak diberitakan, hari itu Bumi Plc mengumumkan rencana pembentukan tim independen berkaitan dengan tuduhan telah terjadi keganjilan laporan keuangan, terutama di Bumi Resources, di mana Bumi Plc menguasai 29 persen persen. Bumi juga menyatakan, investigasi itu berfokus pada sejumlah dana pengembangan (development fund) di Bumi Resources.

Menyusul pengumuman tersebut, di hari yang sama, Ari Hudaya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direktur Non Eksekutif Bumi Plc. Rilis Bumi Plc tidak menyebutkan alasan Ari mundur.

Yang jelas, ekses kejadian tersebut, Senin (24/9/2012), harga saham Bumi Plc di London Stock Exchange anjlok 24,66 persen menjadi 147,60 pence dari posisi akhir pekan sebelumnya di 195,9 pence per saham.

Namun, sebenarnya, harga saham Bumi Plc telah meluncur turun sebelum pengumuman tersebut. Seorang sumber KONTAN yang tak ingin disebut namanya mengatakan, sebenarnya beberapa manajemen Bumi Plc sudah menerima “surat kaleng” dari whistle blower tadi, sepekan sebelum pengumuman rencana pembentukan tim investigasi. Jadi, apakah rumor surat kaleng ini telah beredar ke pasar sehingga memicu kejatuhan saham Bumi Plc? Tidak jelas.

Tudingan penyelewengan dana

Sebenarnya apa yang menjadi bahan bakar sang whistle blower tersebut? Seperti telah disebut sebelumnya, jika merujuk pengumuman Bumi Plc, tak lain adalah pencatatan development fund di Bumi Resources dan development asset di Berau Coal. Dalam laporan keuangan Bumi Plc tahun 2011 hal 23 disebutkan adanya penghapusan akun senilai 247 juta dollar AS milik Bumi Resources dan 75 juta dollar AS milik Berau Coal. Penghapusan ini dilakukan
karena auditor Bumi Plc, Pricewaterhouse Coopers LLP tidak bisa membuktikan aset dasar (underlying asset) dari sejumlah dana tersebut.
Sementara James Kallman, Managing Partner Mazars Indonesia yang menjadi auditor Bumi Resources, kepada Reuters mengatakan bahwa Bumi Resources telah mengungkapkan data yang benar.

Sekarang mari kita tengok sebentar laporan keuangan Bumi Resources dan Berau Coal tahun 2011. Dalam laporan keuangan Bumi Resources tahun 2009, 2011, dan semester I 2012, disebutkan dana yang jumlahnya persis sama seperti yang dipermasalahkan Bumi Plc, yakni 247 juta dollar AS.

Dalam laporan keuangannya, Bumi Resources tercatat menjual 20 persen saham anak usahanya yang bernama Gallo Oil Ltd kepada Florenceville Financial Ltd (Florenceville) 28 Desember 2009 silam. Gallo Oil adalah pemilik dua konsesi ladang minyak dan gas di Yaman.  Nilai penjualan sebesar 290 juta dollar AS.

Bumi mengklaim nilai investasi mereka atas 20 persen saham Gallo Oil adalah 247 juta dollar AS. Bumi pun mencatatkan selisih keuntungan transaksi itu sebagai laba penjualan investasi. Namun, transaksi tersebut batal pada 21 April 2011 karena Florenceville belum juga berhasil memperoleh pendanaan untuk akuisisi tersebut. Bumi Resources pun kembali menjadi pemilik 99,99 persen Gallo Oil dan laba penjualan investasi pun terpaksa mereka hapus.

Adapun perihal Berau Coal, dalam laporan keuangan tahun 2011 disebutkan, dana 75 juta dollar AS itu mereka gunakan pada 26 Januari 2010 untuk membeli premium convertible unsecured loan notes (surat utang) dari Chateau. Berau Coal tidak mendapat bunga atas pembelian surat utang itu. Belakangan surat utang itu dikonversi menjadi kepemilikan saham di Chateau Asset Management SPC, sebuah perusahaan di kepulauan Cayman untuk dan atas nama ASEAN Mining Development Segregated Portfolio.

ASEAN Mining Development Segregated Portfolio, seperti dalam penjelasan laporan keuangan Berau Coal 2011, adalah sebuah dana investasi dengan target akuisisi pertambangan batubara dan aset yang berkaitan dengan batubara. Termasuk juga, teknologi ramah lingkungan dengan aplikasi komersial pada pertambangan di ASEAN.

Pada 30 September 2011,  Berau menetapkan bahwa nilai wajar dari transaksinya itu menurun menjadi  55 juta dollar AS. Selisih kerugian itu kemudian mereka catatkan sebagai rugi penurunan nilai.

Hingga berita ini diturunkan, tidak ada penjelasan lagi dari pihak Bumi Plc mengenai apa sebenarnya yang terjadi. Amir Sambodo, Direktur Non Eksekutif Bumi Plc yang coba dihubungi KONTAN, mengaku tidak punya kewenangan untuk berbicara. Sementara Sony Harsono, Direktur Non Eksekutif Bumi Plc yang juga disambangi KONTAN di kantornya mengelak untuk dimintai konfirmasi. Asal tahu saja, kedua orang non executive director ini membawahi komite audit Bumi Plc.

Sementara Ari Hudaya yang dihubungi KONTAN menolak berkomentar. Ia pun enggan menjelaskan alasannya mundur dari posisi direktur non eksekutif Bumi Plc.

Siapa bermain api?

Lantas, siapa yang bermain api dalam kasus Bumi Plc ini? Bumi Resources punya versi mereka sendiri. “Situasi saat ini tidak menguntungkan dan merupakan isu internal antara beberapa pemegang saham yang memutuskan untuk membukanya keluar,” ujar Dileep Srivastava, Direktur Bumi Resources, kepada Bloomberg.

Lebih jauh, Dileep menuding, kejadian ini merupakan upaya untuk merusak nilai yang melekat pada bisnis Bumi Resources dengan cara menciptakan persoalan internal dan membocorkannya kepada publik. Sayang, Dileep tidak menyebut jelas siapa pihak yang dia maksud dan motifnya.

Namun, jika menengok setahun ke belakang, bisa jadi ini adalah konflik antara kubu Bakrie dan Nathaniel Rothschild. Merujuk pemberitaan Financial Times, pada November 2011, Nathaniel Rothschild, pemilik 11 persen saham Bumi Plc sekaligus mitra kongsian Grup Bakrie, sempat menulis surat kepada Ari Hudaya. Isinya kurang lebih mempertanyakan penempatan dana investasi Bumi Resources di sejumlah pihak yang terafiliasi, yakni Recapital, Bukit Mutiara, dan Chateau, senilai kurang lebih 867 juta dollar AS.

Rothschild menginginkan agar dana itu dicairkan untuk membayar sejumlah kewajiban Bumi Resources kepada para krediturnya. Tujuannya tentu agar beban bunga utang Bumi Resources berkurang. Ia juga menginginkan Bumi Resources melakukan pembenahan keuangan yang radikal.

Tak terdengar kabar tanggapan dari pihak Bumi. Belakangan, pada Desember 2011, Bakrie justru menggandeng Samin Tan masuk ke Bumi Plc. Samin Tan, kala itu meminjam dana  1 miliar dollar AS kepada Standard Chartered dengan bunga 5,6 persen plus LIBOR. Jangka waktu pinjaman adalah selama 5 tahun.

Samin Tan pun lantas diangkat menjadi Chairman Bumi Plc menggantikan Indra Bakrie, yang menjadi Co-Chairman. Adapun, Rothschild yang sebelumnya menjabat Co-Chairman didepak ke posisi direktur non eksekutif. Muncul spekulasi, Rothschild sakit hati.

Belakangan, muncul spekulasi bahwa Samin Tan juga marah lantaran investasinya di Bumi Plc yang semula  1 miliar dollar AS sudah anjlok menjadi 140 jutaan dollar AS hanya dalam waktu sembilan bulan. “Ia sangat marah pada Bakrie, seperti Anda marah jika Anda meminjam 1 miliar dollar AS untuk berinvestasi dan sekarang menjadi kacau,” tulis Reuters mengutip sumbernya.

Namun, kepada KONTAN, Samin Tan menegaskan, ia tak memiliki niat bertindak usil kepada Grup Bakrie. “Saya sudah sejak tahun 1997 berkenalan dengan Nirwan Bakrie dan menjadi teman akrab. Di mana logikanya, saya berbuat demikian?” ujarnya. 

by kompas.com

READ MORE - Bakrie, Samin Tan, dan Rothschild

Bank Mandiri Gelar Pameran Pasar

Bank Mandiri menggelar Pameran Pasar Indonesia. Ajang untuk memamerkan dan menjual produk ini diikuti oleh 171 mitra binaan Bank Mandiri.

Pembukaan Pameran Pasar Indonesia dilakukan oleh Menteri Koperasi dan UKM Syarifuddin Hasan yang didampingi Menteri Pariwisata dan Industri Kreatif Mari Elka Pangestu dan Direktur Utama Bank Mandiri Zulkifli Zaini di Jakarta Convention Center (JCC), pada Rabu (3/10/2012).

Direktur Utama Bank Mandiri Zulkifli Zaini mengungkapkan kegiatan ini merupakan dukungan dan fasilitas promosi pemasaran bagi mitra binaan, khususnya yang bergerak di bidang industri kreatif untuk memperluas pangsa pasar nasional maupun internasional.

"Kegiatan ini merupakan bukti komitmen kami dalam membina dan mengembangkan Usaha kecil dan menengah di Indonesia. UKM yang kuat akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan," ungkap Zulkifli.

Dalam kegiatan ini, para mitra binaan menampilkan aneka produk kerajinan kreatif dan kuliner khas Indonesia mulai dari kain batik, pakaian jadi, leather & accesoris, handycraft serta aneka makanan tradisional.

Pada event tahunan yang digelar pada 3-7 Oktober 2012 tersebut, Bank Mandiri menargetkan sekitar 30.000 pengunjung akan mendatangi lokasi pameran di Assembly Hall, Jakarta Convention Center, atau naik sekitar 86 persen dari jumlah pengunjung tahun lalu. Sedangkan frekuensi jumlah transaksi harian pada ditargetkan mencapai Rp 1 miliar, hampir 50 persen lebih tinggi dari rata-rata frekuensi transaksi penyelenggaran tahun lalu yang sebesar Rp 675,14 juta per hari.

Berdasarkan pengalaman selama ini, terbatasnya akses pasar merupakan salah satu masalah yang cukup menghambat perkembangan bisnis UKM. Untuk itu, selain di JCC, Bank Mandiri juga menggelar kegiatan Pasar Indonesia di beberapa mal ternama di Indonesia guna menyasar konsumen yang lebih besar. Lokasi-lokasi tersebut antara lain Cilandak Townsquare, Mal Taman Anggrek, Margocity Depok, dan Kelapa Gading Mal.

Hingga Agustus 2012, Zulkifli menambahkan, Bank Mandiri telah memiliki 4.869 orang mitra binaan baru di seluruh Indonesia dengan nilai program kemitraan (PK) yang disalurkan pada periode tersebut mencapai Rp 116,05 miliar. Dalam penyaluran program kemitraannya, Bank Mandiri menekankan pada 2 strategi utama, yaitu penyaluran secara langsung kepada calon mitra binaan (dengan melibatkan sekitar 40 titik penyalur di seluruh Indonesia) dan pola linkage (melalui aliansi dengan mitra kerjasama anchor client).

"Hingga saat ini tercatat ada  515 mitra binaan yang telah berhasil naik kelas. Dari jumlah itu, tercatat 501 pengusaha kini menjadi nasabah mikro banking dan 14 pengusaha menjadi nasabah business banking," katanya. 

by kompas.com

READ MORE - Bank Mandiri Gelar Pameran Pasar

Kadin: Outsourcing Bukan Barang Haram

Wakil Ketua Komtap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Kadin Indonesia Iftida Yasar menganggap bahwa sistem kerja outsourcing bukan barang haram. Sistem tersebut justru dianggap mampu menjadi salah satu solusi perluasan kesempatan kerja di tengah tingginya angka pengangguran.

Selain itu, sistem ini juga akan melindungi pekerja dalam iklim persaingan usaha yang makin ketat. Tentunya perusahaan juga berusaha melakukan efisiensi biaya produksi. "Outsourcing itu bukan barang haram," tegas Iftida di Jakarta, Rabu (3/10/2012).

Menurut Iftida, kesejahteraan bangsa ini menjadi prioritas untuk segera diwujudkan agar pekerja kita mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tanpa kesejahteraan, rasanya susah untuk mewujudkan negara tanpa karyawan kontrak apalagi tanpa outsourcing.

"Tapi untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, bukan outsourcing yang dihapus tapi praktek pelaksanaan outsourcing yang salah dan melanggar hukum yang harus dibenahi," tambahnya.

Menurutnya, pelaksanaan outsourcing yang baik dan benar, yang memenuhi hak-hak pekerja harus dilindungi. Hal itu disebabkan karena outsourcing bukan barang haram dan dapat menjadi salah satu solusi perluasan kesempatan kerja di tengah tingginya angka pengangguran tadi.

"Sudah waktunya seluruh stakeholder outsourcing memikirkan langkah-langkah terhadap penghapusan outsourcing yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bukan meninabobokan masyarakat dengan gerakan hapuskan outsourcing, yang tidak akan pernah bisa dihapus," katanya..

Iftida menambahkan sepanjang sistem outsourcing mampu dikelola, direncanakan, dijalankan dan diimplementasikan dengan baik dan konsisten, outsourcing akan menjadi pilihan strategis perusahaan dan peluang bagi karyawan menuju sejahtera bersama," kata penulis buku "Outsourcing Tidak Akan Pernah Bisa Dihapus" ini.

Pernyataan tersebut juga diamini oleh Ketua Kadin Suryo Bambang Sulisto. Menurutnya, sistem kerja outsourcing merupakan sistem kerja yang tidak bisa dihindari. "Saya memang beda pendapat tentang outsourcing. Sistem ini belum tentu merugikan," kata Suryo.

Menurutnya, masyarakat memang belum banyak mengerti tentang sistem kerja outsourcing ini. Padahal sistem tersebut dianggap mampu menciptakan lapangan kerja baru.

Suryo pun mencontohkan bahwa banyak perusahaan-perusahaan di India yang memakai tenaga outsourcing dari Amerika Serikat. "Itu sesuatu yang tidak bisa dihindari," jelasnya. 

by kompas.com

READ MORE - Kadin: Outsourcing Bukan Barang Haram